BAGAIMANA MENGURUS IJIN HAK PATEN

HAK PATEN oleh negara secara ekslusif diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hal ekslusif itu diberikan untuk periode waktu tertentu dengan melaksanakan sendiri invensinya atau nmemberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  Jadi bagaimana cara menurus ijin paten dan apasaja dasar hukum dari pengurusan ijin paten, berikut langkah-langkahnya.

1.    Ketentuan Hukum:
a.    UU. No. 14 tahun 2001 tentang paten
b.    PP No. 34 tahun 1991 tentang Tatacara Permintaan Paten
c.    Keputusan Menkeh No. M. 01 – HC.02.10 tahun 1991tentang Paten Sederhana
d.    Keputusan Menkeh No. M. 06-HC.02.10 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten

2.    Jenis paten yang dilindungi antara lain:
a.    Paten biasa : proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya.
b.    Paten sederhana : benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis.
Kriteria perlindungan : ada unsur-unsur baru (kebaruan),memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industry.

3.    Jangka waktu berlaku hak paten:
a.    Paten biasa : 20 tahun sejak penerimaan hak paten
b.    Paten sederhana : 10 tahun sejak penerimaan paten
Bentuk pelanggaran : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai proses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak.
Cara mendapatkan perlindungan : mengajukan permintaan paten kepada Kantor Paten (Ditjen HAKI) dengan prosedur sebagai berikut:
a.    Permohonan diajukan kepada Ditjen HAKI.
b.    Jika persyaratan dipenuhi, diumumkan kepada khalayak.
c.    Jika tidak ada keberatan dari pihak lain, maka akan dilanjutkan dengan permohonan pemeriksaan dan pemohon harus mengajukan permohonan pemeriksaan;
d.    Setelah mendapatkan permohonan pemeriksaan selanjutnya akan diadakan pemeriksaaan substantive.
e.    Keputusan
f.    Jika keputusan tersebut disetujui maka akan dikeluarkan sertifikat paten
g.    Surat permohonan paten yang diajukan kepada Ditjen HAKI dapat disampaikan secara langsung atau melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

4.    Dokumen yang diperlukan
a.    Isian formulir yang telah disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat.
b.    Formulir dilampiri :
a)    Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui konsultan paten terdaftar sebagai kuasa;
b)    Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
c)    Deskripsi, klaim dan abstrak (ringkasan deskripsi yang menggambarkan inti invensi);
d)    Gambar (teknik), apabila ada;
e)    Bukti prioritas asli dan terjemahannya halaman depan dalam Bahasa Indonesia rangkap empat, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas;
f)    Terjemahan uraian penemuan dalam Bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain Bahasa Inggris;
g)    Bukti pembayaran biaya permohonan paten sebesar Rp. 575.000; dan
h)    Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substanstif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000;
i)    Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim: Rp 40.000 per klaim.

5.    Hak – hak pemegang paten
Dalam UU Paten disebutkan hak-hak pokok pemegang hak paten yaitu:
a.    Berhak melarang orang lain menggunakan hak paten miliknya kecuali atas persetujuannya.
b.    Untuk paten produksi, is berhak memberikan lisensi kepada orang lain.
c.    Berhak menggugat ganti rugi, kepada siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten yang dimilikinya.
d.    Berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu dari hak ekslusif yang dimilikinya.
e.    Berhak mengalihkannyabaik seluruhnya maupun sebagian dalam bentuk, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

6.    Kewajiban pemegang hak paten
Kewajiban pemegang hak paten antara lain:
a.    Membayar biaya tahunan
b.    Melaksanakan patennya di wilayah hukum Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dengan persetujuan Ditjen HAKI.

7.    Sanksi Pidana :
a.    Paten biasa : maksimal 4 tahun dan denda Rp 500 juta
b.    Paten sederhana : maksimal 2 tahun dan denda Rp 250 juta.
(Dihimpun dari berbagai sumber)














 

Advertisement

Online Chat

comes_onweb

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Your IP: 54.196.74.153

Contact

CORRESPONDENCE
Alamanda Tower lt 17 AB,
Thamrin Residences,
Jl. Thamrin Boulevard
Jakarta 10340

CALL :
TEL / FAX:  (021)7522698

CONTACT :
Email : ahoesodo@gmail.com
YM : ahoesodo@yahoo.com

Maaf, tidak melayani konsultasi hukum online