TINJAUAN YURIDIS MALPRAKTEK MEDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam beberapa dekade terakhir ini, istilah malpraktik cukup terkenal dan banyak dibicarakan masyarakat umum, khususnya malpraktik bidang kedokteran dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien.

Jika kita flasback beberapa dekade ke belakang, di Indonesia anggapan banyak orang, dokter adalah profesional yang kurang bisa disentuh dengan hukum atas profesi yang dilakukan. Hal itu berbeda seratus delapan puluh derajat saat sekarang. Banyak tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun administratif yang diajukan pasien kepada dokter, karena kurang puas atas hasil perawatan atau pengobatan. Namun, ada penafsiran yang berbeda-beda (multitafsir) terkait malpraktik di rumah sakit, sehingga membuat setiap pihak yang berkepentingan merasa benar dan permasalahan menjadi semakin berlarut-larut.

Akibatnya, di kalangan tenaga kesehatan pun  kadangkala timbul ketakutan tersendiri untuk melaksanakan tindakan medis, karena khawatir dituduh melakukan malpraktik. Oleh karena itu, diperlakukan pemberian wawasan dan pengetahuan yang komprensif tentang malpraktek dan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tenaga kesehatan bisa tenang melakukan tindakan medis, karena sudah sudah mengetahui dasar hukum yang berlaku.

Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Disimpulkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang malpraktek medis. Dari sistem hukum Indonesia, tidak semua mengatur malpraktek medis. Yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : UU No 23 Tahun 1992, UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009. Serta UUPK memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum.

Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan dengan malpraktek medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Dari pengaturan tersebut yang sudah tidak berlaku lagi yakni, UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang sudah diganti dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara yuridis kasus malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, UU No 23 Tahun 1992, UU No 8 Tahun 1999, UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.

(Dihimpun dari berbagai sumber)

 

Advertisement

Online Chat

comes_onweb

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Your IP: 54.226.172.30

Contact

CORRESPONDENCE
Alamanda Tower lt 17 AB,
Thamrin Residences,
Jl. Thamrin Boulevard
Jakarta 10340

CALL :
TEL / FAX:  (021)7522698

CONTACT :
Email : ahoesodo@gmail.com
YM : ahoesodo@yahoo.com

Maaf, tidak melayani konsultasi hukum online